Juru Bicara Team Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Kyai Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menjelaskan, Calon Presiden Nomer Urut 02 Prabowo Subianto lakukan seringkali kekeliruan fatal dengan menyebutkan Presiden menjadi chief law enforcement officer.
"Prabowo salah dengan mengatakan presiden menjadi chief law enforcement officer. Pengakuan itu jelas tidak diketahui dalam skema ketatanegaraan kita ataupun dalam konstitusi kita," tutur Ace di Jakarta, Jumat (18/1).
Dalam konstitusi, kata Ace, presiden ialah kepala negara sekaligus juga kepala pemerintahan. Kekuasaan kehakiman atau yudikatif, menurutnya, ada di tangan Mahkamah Agung. Presiden, kata Ace, memang mempunyai kekuasaan membuat UU serta APBN yang mengendalikan permasalahan hukum bersama dengan DPR, dan mengusung serta memberhentikan Jaksa Agung serta Kapolri.
"Presiden dapat juga memberi grasi, abolisi, serta amnesti. Tapi kekuasaan presiden pun dibatasi sebab tidak bisa intervensi pada proses hukum. Penegakan hukum mempunyai koridor sendiri berdasar pada due process of law. Jadi, pengakuan Prabowo untuk tempatkan presiden menjadi chief law enforcement officer jelas salah, "tandas ia.
Ace sebetulnya mengakui aneh dengan pengakuan Prabowo. Meskipun mengusung ide chief law enforcement officer yang buka ruangan intervensi pada hukum, akan tetapi Prabowo malah menyerang Jokowi dengan menyebutkan terdapatnya kriminalisasi pada kepala daerah serta kades yang tidak memberi dukungan paslon 01 Jokowi-Amin.
"Ini jelas pun salah besar sebab presiden tidak dapat mengintervensi proses hukum. Jawaban Pak Jokowi pas. Sebab kita ini ialah negara hukum, ada mekanisme hukum, ada proses hukum yang dapat kita kerjakan. Janganlah malah pertemuan wartawan seperti masalah Ratna Sarumpaet," jelas ia Dalam debat pertama, kata Ace, Prabowo jelas tidak dapat mendatangkan terobosan di bagian hukum. Prabowo, menurutnya, cuma tawarkan jalan keluar dengan menyertakan ahli atau pakar. Walau sebenarnya, itu telah berjalan sekarang ini.
Pak Jokowi muncul dengan terobosan Tubuh Legislasi nasional yg langsung di bawah kontrol presiden. Rakyat dapat lihat tadi malam apakah yg di tawarkan oleh Prabowo Sandi blunder, klise dan miskin ide fresh. Prabowo cuma dapat bicara uang, uang, uang, "papar ia.
Bila waktu debat Pemilihan presiden 2014, lanjut Ace, Prabowo diketahui dengan ungkapan, "bocor, bocor, bocor". Jadi pada debat tadi malam, kata Ace, Prabowo menyederhanakan permasalahan jadi "uang, uang, serta uang". Dalam perspektif Prabowo, akar permasalahan hukum, HAM, korupsi serta terorisme terdapat pada masalah pendapatan aparat hukum, dari mulai hakim, jaksa serta polisi.
"Arah Prabowo - Sandi untuk memba ke permasalahan pendapatan aparat hukum supaya mereka ingin bebas menggiring pendapat ke rumor ekonomi terpenting masalah harga serta lapangan pekerjaan. Ini semakin tampak saat Sandi tetap mengusung rumor lapangan pekerjaan," jelas ia.
Ace memandang, Jokowi tidak terpancing dengan strategi Prabowo-Sandi. Dalam pengakuan pembuka ataupun dalam debat, kata Ace, Jokowi memberikan jawaban yang lebih mendalam, dengan memgangkat Tubuh Legislasi Nasional untuk menjawab masalah tumpah tindih, mengutamakan pembangun skema untuk tutup kesempatan korupsi, rekruitmen dengan skema merit dan tingkatkan pengawasan.
"Ini menunjukkan strategi Prabowo - Sandi tidak berhasil keseluruhan. Ditambah lagi bila dengar pembuka pemaparan misi serta visi Prabowo - Sandi yang begitu simplistis serta benar - benar tidak menyentuh masalah HAM serta terorisme. Apa memang Prabowo Sandi memang tidak miliki kesadaran HAM benar - benar hingga tidak mengatakan seperti dalam misi serta visi yang pertama? Atau telah terasa tidak otoritatif untuk bicara HAM sebab mengangkat rekam jejaknya ?, "tuturnya.